APBD Lampung 2025: Pendapatan Terealisasi Rp6,713 Triliun, Pemprov Pertahankan WTP

Kencanamedianews.com – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD Provinsi Lampung.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran hingga 31 Desember 2025, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp6,713 triliun atau 86,70 persen dari target Rp7,743 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp6,685 triliun atau 85,57 persen dari total anggaran sebesar Rp7,813 triliun.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp69,897 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan laporan tersebut, SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp98,278 miliar. Sisa anggaran tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Jihan menegaskan, laporan realisasi anggaran menjadi dasar evaluasi sekaligus penguatan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

“Dan angka-angka tersebut, Bapak Ibu sekalian, menjadi pijakan kita bersama tentunya untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Lampung,” tegas Jihan.

Selain memaparkan realisasi anggaran, Jihan menyampaikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima pada 12 Juni 2026.

“Berkat usaha dan kesungguhan kita bersama untuk memenuhi regulasi, syukur alhamdulillah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Jihan.

Dengan capaian tersebut, Provinsi Lampung mencatatkan opini WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Predikat ini menjadi salah satu indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi standar pemeriksaan yang berlaku.

Meski demikian, Pemprov Lampung memandang opini WTP bukan sebagai tujuan akhir. Pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, memperkuat pengawasan, serta memastikan belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Jihan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Semoga semangat dan kegigihan seluruh pihak terus terjalin untuk mendorong Provinsi Lampung menjadi maju, andal, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Karena kemajuan Lampung hanya akan terwujud melalui kerja sama dan kerja nyata dari seluruh elemen,” tuturnya.

Rapat paripurna dilanjutkan dengan penyerahan draf Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dari pihak eksekutif kepada pimpinan legislatif.

Tahapan pembahasan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026 melalui Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung.

Melalui mekanisme pertanggungjawaban tersebut, Pemprov Lampung menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas diharapkan terus menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan Lampung yang berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *