Fantastis! Rp5,2 Miliar APBD Bandar Lampung untuk Baju Dinas dan Hibah Land Cruiser ke Pangdam

BANDAR LAMPUNG — Anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan soal pembangunan jalan atau proyek fisik, melainkan belanja yang nilainya mencapai miliaran rupiah untuk pakaian dinas dan satu unit mobil mewah yang dihibahkan kepada Kodam XXI/Radin Inten.

Jika dua belanja tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp5,2 miliar.

Rinciannya, pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) tercatat sebesar Rp2.497.733.100, sementara pengadaan satu unit Toyota Land Cruiser VX-R untuk kemudian dihibahkan kepada Kodam mencapai sekitar Rp2,7 miliar.

Angka tersebut tentu mengundang pertanyaan, terutama karena keduanya menggunakan anggaran daerah.

Untuk pengadaan pakaian dinas, paket tersebut tercatat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 63791202. Nama paketnya tertulis, “Baju Putih; Pakaian Dinas DPRD WaliKota Wakil Wali Kota PDH.”

Pagu awal paket tersebut sebesar Rp2.515.000.000, dengan nilai pengadaan Rp2.497.733.100. Penyedianya tercatat CV Berkah Jaya Makmurindo melalui metode e-purchasing.

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah besarnya nilai pengadaan.

Dengan menggunakan patokan harga satuan pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah sekitar Rp2 juta per stel, nilai Rp2,49 miliar secara hitungan kasar setara dengan sekitar 1.248 stel pakaian.

Tentu angka tersebut membutuhkan penjelasan karena penerima pakaian bukan ribuan orang.

Lalu, pakaian sebanyak itu untuk siapa?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena nama paket pengadaan mencantumkan kebutuhan pakaian dinas DPRD, wali kota dan wakil wali kota. Karena itu, Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung perlu menjelaskan secara terbuka jumlah pakaian yang dibeli, jumlah penerima, harga satuan serta dasar perhitungan kebutuhan.

Sebab kalau hanya disebut sebagai kebutuhan pakaian dinas, pertanyaan mengenai angka Rp2,49 miliar belum terjawab.

Belanja pakaian juga tidak hanya berasal dari satu paket.

Dalam tahun anggaran yang sama terdapat pengadaan Pakaian Adat Daerah sebesar Rp93.795.000, Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp78.814.440 dan Rp29.700.004, serta Pakaian Jas/Safari sebesar Rp19.869.000.

Jika seluruhnya dihitung bersama pengadaan PDH, nilainya sudah lebih dari Rp2,7 miliar.

Belum selesai di situ.

Pemkot Bandar Lampung juga mengalokasikan sekitar Rp2,7 miliar untuk satu unit Toyota Land Cruiser VX-R yang kemudian dihibahkan kepada Kodam XXI/Radin Inten sebagai kendaraan dinas Pangdam.

Kebijakan ini juga menyisakan pertanyaan karena kendaraan tersebut diperuntukkan bagi pejabat di lingkungan instansi vertikal, sementara pengadaannya menggunakan anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Kepala Bagian Umum Setda Kota Bandar Lampung, Eka Yunata, sebelumnya membenarkan adanya pengadaan dan hibah kendaraan tersebut.

Menurut Eka, kendaraan itu diadakan setelah adanya permintaan dari pihak Kodam untuk kendaraan dinas Pangdam.

“Hibah mobil LC dengan jenis VX-R merupakan permintaan dari Kodam untuk kendaraan dinas Pangdam,” ujar Eka, Rabu (16/9/2026).

Ketika ditanya mengenai urgensinya, jawabannya cukup singkat.

“Urgensinya karena permintaan dari mereka saja,” katanya.

Eka juga menyebut kendaraan tersebut sudah diserahkan kepada pihak Kodam. Namun, pada saat memberikan keterangan, ia menyatakan pembayaran kendaraan masih menyisakan kewajiban.

“Kendaraan tersebut telah diserahkan oleh Pemkot kepada Kodam, namun masih terutang,” ujarnya.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar dari sekadar soal baju atau mobil.

Sebab, dalam satu tahun anggaran, Pemkot Bandar Lampung mengeluarkan miliaran rupiah untuk kebutuhan pakaian pejabat sekaligus menyediakan kendaraan bernilai miliaran rupiah untuk kemudian dihibahkan kepada instansi lain.

Sementara itu, kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerah juga masih membutuhkan anggaran.

Pemkot Bandar Lampung bahkan masih menggunakan skema pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah pada 2026.

Kondisi tersebut membuat belanja dengan nilai miliaran rupiah wajar dipertanyakan. Bukan karena setiap pengadaan tersebut otomatis bermasalah, melainkan karena masyarakat berhak mengetahui apa dasar kebutuhannya dan bagaimana pemerintah menentukan prioritas penggunaan APBD.

Untuk pengadaan pakaian, pemerintah daerah harus bisa menjawab secara rinci jumlah barang yang dibeli dan siapa penerimanya.

Untuk kendaraan, pemerintah juga perlu membuka dasar penganggaran, mekanisme hibah, dokumen persetujuan dan alasan pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk kendaraan dinas Pangdam.

Sebab, pada akhirnya uang yang digunakan adalah uang daerah.

Publik tidak cukup hanya diberi tahu bahwa pengadaan sudah tercatat dalam sistem. Yang juga perlu dijelaskan adalah mengapa anggaran sebesar itu dibutuhkan dan apa manfaatnya bagi kepentingan daerah.

Apalagi total dua belanja tersebut mencapai sekitar Rp5,2 miliar.

Angka yang cukup besar untuk sebuah pemerintah daerah yang pada saat bersamaan dituntut melakukan efisiensi dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Karena itu, pertanyaan yang kini berada di meja Pemkot Bandar Lampung bukan lagi sekadar berapa harga baju atau berapa harga mobil.

Pertanyaannya lebih mendasar:

Ketika APBD terbatas, mengapa belanja miliaran rupiah tersebut ditempatkan sebagai kebutuhan yang harus didahulukan?

Hingga berita ini ditulis, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung belum memberikan klarifikasi mengenai rincian dan dasar perhitungan pengadaan pakaian dinas senilai hampir Rp2,5 miliar tersebut.(*)

Penulis: RezaEditor: *****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *