
Kencanamedianews.com – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan seluruh pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung agar memperkuat hilirisasi ekonomi dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, serta pelaku UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok program.
Kebijakan tersebut bertujuan agar anggaran Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian desa, memperkuat usaha lokal, dan menciptakan efek berganda bagi kesejahteraan masyarakat.
Arahan itu disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) DPD Provinsi Lampung di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).
Menurut Mirza, Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus menjadi instrumen untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung.
Ia menilai, Lampung memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional, terutama komoditas ayam, telur, dan ikan. Namun, tingginya produksi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan tingkat konsumsi protein masyarakat.
“Kita memiliki basis produksi protein yang melimpah, namun serapan konsumsinya masih rendah. Melalui dapur MBG yang terintegrasi dengan jaringan petani, peternak, dan nelayan desa, kita ingin program ini menjadi stimulus ganda, yakni meningkatkan gizi anak sekaligus mengentaskan kemiskinan di tingkat akar rumput,” ujar Mirza.
Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola dapur MBG, BUMDes, serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam penyediaan bahan baku pangan lokal.
Kemitraan itu diharapkan mampu membangun rantai pasok yang berkelanjutan sekaligus memberikan kepastian pasar bagi para petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM di daerah.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Danang Suryo Wibowo mengingatkan seluruh pihak agar menjalankan Program MBG secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa Kejaksaan akan mengawal pelaksanaan program tersebut untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran maupun praktik korupsi.
“Ini menggunakan uang rakyat untuk masa depan anak-anak Indonesia. Jangan coba-coba mencari keuntungan sepihak dengan menurunkan kualitas layanan. Kami juga mengingatkan pentingnya aspek higienitas. Kelalaian yang mengakibatkan keracunan makanan akan kami evaluasi dan diproses sesuai ketentuan hukum,” tegas Danang.
Di sisi lain, Ketua DPD I APPMBGI Lampung Gandhi Liyorba Indra menyatakan kesiapan seluruh pengurus dan anggota organisasi untuk mendukung penuh pelaksanaan Program MBG di Lampung.
Ia memastikan seluruh pengelola dapur akan mematuhi standar operasional yang ditetapkan pemerintah serta mengutamakan penggunaan bahan baku dari petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, Badan Gizi Nasional, serta pelaku usaha lokal, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi solusi peningkatan gizi bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi desa dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.












