Pemprov Lampung Cairkan Gaji ke-13 ASN Mulai 2 Juni 2026

Kencanamedianews.com – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan gaji ketiga belas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung mulai dicairkan pada 2 Juni 2026. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepastian itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal usai melaksanakan Shalat Iduladha 1447 Hijriah di Bandar Lampung, Rabu (27/5/2026).

Gubernur mengatakan pencairan gaji ke-13 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak ASN sekaligus membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya menjelang tahun ajaran baru.

Untuk memastikan proses pencairan berjalan tepat waktu, Gubernur telah menginstruksikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung agar segera menyiapkan seluruh proses administrasi dan teknis penyaluran.

Selain menghitung kebutuhan anggaran secara cermat, BPKAD juga diminta mengelola arus kas daerah agar pembayaran dapat direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Penyaluran gaji ketiga belas ini sangat krusial untuk membantu kawan-kawan ASN memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka dan keperluan rumah tangga lainnya. Selain itu, kita harapkan ada dampak domino positif terhadap perputaran ekonomi di daerah,” ujar Mirza.

Menurut Gubernur, gaji ke-13 tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Dengan bertambahnya pendapatan ASN pada periode tersebut, pemerintah berharap terjadi peningkatan aktivitas konsumsi yang dapat mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor usaha di Lampung.

Di sisi lain, pemenuhan hak ASN secara tepat waktu juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Pencairan gaji ke-13 di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mengacu pada sejumlah regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Dasar hukum tersebut meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Selain itu, terdapat Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan kebijakan tersebut juga mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/881/OTDA tanggal 9 Maret 2026 mengenai percepatan pembentukan peraturan kepala daerah tentang teknis pemberian THR dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penyaluran gaji ke-13 dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan ASN sekaligus menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konsumsi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *