
Kencanamedianews.com – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia guna mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, mempercepat hilirisasi industri, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi salah satu motor penggerak percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menerima kunjungan jajaran Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Lampung di Ruang Kerja Gubernur, Senin (18/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza memaparkan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Lampung, khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Menurutnya, dari total luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, singkong, kelapa sawit, tebu, kopi, dan kakao.
“Lampung ini sangat kaya. Padi kita nomor enam nasional, jagung nomor enam nasional, singkong nomor satu nasional. Bahkan nanas kita menyuplai sekitar 22 persen kebutuhan dunia,” ujar Mirza.
Meski memiliki potensi besar, Gubernur menilai nilai tambah ekonomi dari berbagai komoditas tersebut belum maksimal karena sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan kawasan industri berbasis komoditas unggulan serta mempercepat program hilirisasi agar proses pengolahan dilakukan di dalam daerah.
“Kita ingin hilirisasi ada di Lampung. Jangan semua keluar mentah. Industri pengolahan harus tumbuh di sini supaya nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di daerah,” tegasnya.
Selain sektor industri, Pemerintah Provinsi Lampung juga memprioritaskan pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sejumlah proyek strategis tengah disiapkan, mulai dari pengembangan panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya terapung, hingga industri bioetanol berbasis singkong dan jagung.
Di sektor pariwisata, pemerintah daerah juga terus mengembangkan kawasan wisata terpadu guna meningkatkan lama tinggal wisatawan sekaligus memperbesar perputaran ekonomi masyarakat.
Mirza menegaskan percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat bersama pemerintah pusat, instansi vertikal, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia berharap sinergi dengan Kementerian Keuangan dapat diperkuat, terutama dalam optimalisasi PAD, pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, peningkatan pengawasan perpajakan, hingga sinkronisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) agar memberikan dampak nyata bagi pembangunan.
“Kami butuh partner yang bisa membantu bekerja bersama membangun Lampung. Kuncinya adalah orkestrasi dan kekompakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Purwadhi Adhiputranto, menyatakan jajaran Kementerian Keuangan siap mendukung pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi dan penyediaan berbagai alternatif pembiayaan kreatif.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan negara, seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), hingga Sarana Multigriya Finansial (SMF).
“Kami berharap kehadiran instansi vertikal Kementerian Keuangan di Lampung benar-benar membawa manfaat dan bisa mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menambahkan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan dan kepatuhan perpajakan, terutama pada sektor-sektor strategis seperti perkebunan sawit dan industri pengolahan.
Selain meningkatkan penerimaan negara, DJP juga terus melakukan penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal, termasuk penyalahgunaan bahan bakar minyak ilegal.
“Kami ingin memastikan dunia usaha bisa tumbuh secara sehat dan adil, termasuk dalam kepatuhan perpajakan,” kata Sigit.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu, Windraty Ariane Siallagan, menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan nilai ekonomi dan mendukung pembangunan.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Bier Budy Kismulyanto, mengatakan Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Sumatera.
Selain memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan penyelundupan narkotika, Bea Cukai juga terus mendorong peningkatan ekspor daerah serta pengembangan UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendorong UMKM dan pelaku usaha Lampung agar semakin siap menembus pasar ekspor,” ujar Bier Budy.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta jajaran pejabat Kementerian Keuangan Republik Indonesia wilayah Lampung dan Bengkulu.












