Opsen PKB Dongkrak Pendapatan Daerah, Pemda di Lampung Genjot Perbaikan Jalan Tahun 2026

Kencanamedianews.com – Keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di berbagai daerah di Provinsi Lampung mulai mendapat respons nyata dari pemerintah daerah. Melalui skema bagi hasil Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pemerintah kabupaten dan kota mulai mengalokasikan anggaran besar untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan pada Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang memberikan ruang fiskal lebih luas bagi pemerintah daerah melalui pembagian langsung penerimaan Opsen PKB.

Dengan skema baru ini, dana yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah bahkan mengalokasikan anggaran perbaikan jalan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima dari Opsen PKB.

Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu daerah yang paling agresif dalam memperbaiki infrastruktur jalan. Meski diproyeksikan hanya menerima dana Opsen PKB sebesar Rp69,38 miliar, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran hingga Rp249,29 miliar untuk penanganan jalan rusak pada 2026.

Anggaran tersebut disiapkan untuk mempercepat perbaikan sekitar 443 kilometer ruas jalan kabupaten yang hingga kini masih mengalami kerusakan.

Komitmen serupa juga ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Daerah ini menganggarkan Rp283,41 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, sementara proyeksi penerimaan dari Opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hanya sekitar Rp57,12 miliar.

Dana tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki hampir separuh dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.158 kilometer.

Berbeda dengan kabupaten lainnya, Kota Bandar Lampung justru menjadi daerah dengan penerimaan Opsen PKB terbesar, yakni mencapai Rp235,14 miliar. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan sebesar Rp104,64 miliar karena kondisi infrastruktur jalan di ibu kota provinsi dinilai relatif lebih baik.

Pemerintah Kota Bandar Lampung mencatat panjang jalan rusak yang tersisa hanya sekitar 17,11 kilometer. Karena itu, kebijakan pembangunan lebih diarahkan pada pemeliharaan rutin agar kualitas jalan tetap terjaga.

Meski demikian, tantangan pembangunan infrastruktur masih cukup besar di sejumlah daerah. Kabupaten Way Kanan, misalnya, masih memiliki sekitar 801 kilometer jalan dalam kondisi rusak. Sementara kemampuan anggaran yang tersedia untuk penanganannya baru mencapai sekitar Rp35,30 miliar.

Selain daerah tersebut, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota juga menyiapkan anggaran besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan.

Kabupaten Lampung Tengah diproyeksikan menerima Opsen PKB sebesar Rp74,74 miliar dan mengalokasikan anggaran Rp378,67 miliar untuk penanganan sekitar 649 kilometer jalan rusak.

Kabupaten Lampung Utara menerima proyeksi pendapatan Rp34,12 miliar dengan alokasi anggaran perbaikan jalan sebesar Rp66,09 miliar untuk menangani 571 kilometer jalan rusak.

Sementara Kabupaten Tanggamus memperoleh proyeksi penerimaan Rp23,81 miliar dan menyiapkan anggaran Rp67,65 miliar guna memperbaiki sekitar 524 kilometer ruas jalan yang mengalami kerusakan.

Adapun Kota Metro diproyeksikan menerima Opsen PKB sebesar Rp29,51 miliar dan mengalokasikan Rp104,64 miliar untuk penanganan sekitar 104 kilometer jalan.

Pemerintah berharap transparansi pemanfaatan dana Opsen PKB mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pasalnya, penerimaan pajak tersebut kini dapat langsung dirasakan manfaatnya melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

Percepatan pembangunan jalan di berbagai daerah di Lampung diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur yang berkualitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *